Soal Regulasi IMB ke PBG, Harus Ikuti Aturan Main

  • Whatsapp
PELAKSANA tugas Kadis PUPRPKP Tabanan, I Gusti Ngurah Oka Kamasan. Foto: ist

TABANAN – Pelaksana tugas (Plt) Kadis PUPRPKP Tabanan, I Gusti Ngurah Oka Kamasan, menglarifikasi tudingan bahwa Pemkab Tabanan lambat dalam merespons regulasi izin mendirikan bangunan (IMB) ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Lambat sih, tidak. Kami juga menunggu regulasi dimaksud, karena hampir dialami semua wilayah di Indonesia,” ungkapnya, saat ditemui, Rabu (1/12/2021).

Bacaan Lainnya

Pemberitaan sebelumnya menyebutkan bahwa Buleleng dan Tabanan dikatakan lambat dalam merespons regulasi IMB ke PBG, sehingga pengembang sulit membangun rumah bersubsidi.

“Faktanya bukan demikian, karena kondisi seperti itu dialami di hampir seluruh wilayah di Indonesia, termasuk di Bali. Jika hanya dikatakan Buleleng dan Tabanan, lantas bagaimana dengan kabupaten lain di Bali? Jadi, ya harus ikuti aturan main, karena itu nanti ada peraturan-peraturannya,” ucap Oka.

Hal senada dikatakan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Pemkab Tabanan, I Gusti Putu Winiantara, yang ikut mendampingi Oka.

Menurut pria yang akrab disapa Anom itu, sesuai informasi dari Dinas Perizinan (DPMPTSP) Tabanan, juga menunggu regulasi dari PU dan Bagian Hukum, karena draf PBG masih di legislatif.

Dikatakan Oka, untuk regulasi tersebut perlu adanya verifikasi. “Perlu adanya tim teknis, yang terdiri atas masyarakat ahli, asosiasi, dan unsur dari akademisi,” tukasnya.

Baca juga :  Cari Bambu, Kakek Ditemukan Tewas di Pinggir Jurang

Anom juga menambahkan bahwa ada konsep perda yang dikaji adalah UU Cipta Kerja. “Dan, kita sudah tahu bagaimana kondisinya, karena masih menunggu arahan dari Pusat, sebab di seluruh Bali sama kondisinya,” ujarnya.

Menurut Oka, tidak ada penghentian pelayanan. “Jika ada orang yang mohon izin PBG, ada batasan-batasan waktu. Untuk mempercepat hal itu, kami siapkan waktu. Jadi, tidak ada pelayanan macet, hanya masalah waktu,” jelas Oka seraya menyebut bahwa dalam Perda Retribusi PBG yang harus ada evaluasi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. gap

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.