Sekda Bali Berdialog dengan Pemred Media, Gubernur Mulai Turun Temui Masyarakat

  • Whatsapp
SEKDA Provinsi Bali, Dewa Made Indra (kiri) bersama Kadis Kominfos Gede Pramana. foto: ist

DENPASAR – Setelah menuntaskan sejumlah regulasi yang menjadi tatanan (landasan) menuju Bali Era Baru, mulai akhir tahun 2020 ini, Gubernur Bali Wayan Koster bersama jajaran segera turun menemui masyarakat guna menjelaskan berbagai program yang sudah dan akan diimplementasikan.

Hal ini terungkap dalam pertemuan dan dialog antara Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra dengan sejumlah Pemimpin Redaksi (Pemred) media massa, Senin (31/8/2020) di Aula Kominfos Bali. Dewa Indra mengatakan, hampir selama dua tahun Gubernur Wayan Koster fokus membuat berbagai regulasi berupa Perda (Peraturan Daerah) dan Pergub (Peraturan Gubernur).

Bacaan Lainnya

”Memang banyak yang bertanya, kenapa Pak Gubernur tidak turun-turun ke masyarakat. Saya jelaskan, dalam dua tahun pertama beliau fokus membuat berbagai regulasi bersama DPRD. Setelah itu tuntas, kini saatnya beliau harus ke masyarakat,” kata Made Indra.

Ia menjelaskan, kini sudah siap 15 Perda dan 25 Pergub – yang merupakan tatanan dasar untuk membangun Bali Era Baru. Perda tersebut antara lain menyangkut Tentang Lingkungan Hidup, Pertanian Organik, Tentang Desa Pekraman (Desa Adat) dan lain-lain.

Baca juga :  Sampah Plastik Ditukar dengan Sembako

“Semua regulasi itu, semangatnya memiliki keberpihakan kepada pembangunan Bali beserta warganya (Krama Bali), sehingga makin kuat menghadapi berbagai tantangan ke depan sesuai dengan visi Gubernur Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” kata Sekda didampingi Kadis Kominfos Gede Pramana.

Karena tujuannya untuk kepentingan Bali ke depan, lanjut Dewa Indra, maka semua warga Bali termasuk media massa harus bersatupadu membantunya. Menurutnya, media massa memiliki peranan penting menyebar-luaskan segala regulasi dan peraturan yang ada sehingga dipahami masyarakat.

Media massa juga diharapkan memberikan sosial kontrol sesuai dengan etika dan kode jurnalisitik yang berlaku, jika ada ketimpangan dalam implementasi berbagai regulasi yang ada. ”Kalau semua elemen masyarakat ikut serta dalam berbagai pembangunan Bali, maka niscaya Program Bali Bangkit akan cepat terwujud,” tegas mantan Kalaksa BPBD Provinsi Bali ini.

Dalam kesempatan tersebut, Dewa Indra juga menjelaskan berbagai persoalan yang dihadapi Bali dalam menanggulangi Covid-19, di mana sampai sekarang belum mereda di seluruh dunia.

Menyinggung berbagai proyek yang akan dibangun di Bali seperti Penataan Pura Besakih, Pembagunan Pelabuhan Segitiga (Sanur- Nusa Penida dan Nusa Ceningan), Jalan Tol Badung-Gilimanuk, Pembangunan Pelabuhan Benoa, lanjutan pembangunan Short-cut Mengwi-Singaraja, Dewa Indra menjelaskan sebagain sudah dikerjakan, sebagian dalam proses tender dan sebagian masih dalam perbaikan disain. ”Biayanya ada yang murni dari APBD Bali, gabungan, dan murni dilakukan swasta,” jelasnya.

Baca juga :  Piutang Pajak Hotel dan Restoran di KLU Capai Rp16 Miliar

Dalam dialog itu, Pemred POS BALI, Made Nariana mengusulkan kepada Kominfos membentuk tim khusus memantau suara-suara di media sosial yang sering “nyinyir” kepada pemprov Bali. Bahkan ada yang mencaci maki menanggapi kebijakan Pemprov Bali dengan etika yang tidak sesuai adat dan budaya masyarakat Bali.

Tim itu, tambah Nariana, tujuannya memberikan klarifikasi terhadap sejumlah persoalan yang dipertanyakan masyarakat melalui media sosial, sehingga tidak membias, menjadi fitnah dengan menyebarkan kebohongan. Sebab kebohongan dan fitnah yang disiarkan berkali-kali sering dianggap suatu kebenaran yang dapat meracuni masyarakat.

Menanggapi hal itu, Sekda Dewa Indra langsung memerintahkan stafnya, membuat tim khusus yang bertugas memantau berbagai keluhan di media sosial, dan kalau tidak benar langsung diklarifikasi dan dijelaskan duduk persoalannya yang benar.

Pada zaman keterbukaan ini, memang pemerintah tidak dapat menghalangi seseorang untuk menyampaikan keluhannya melalui hanphone mereka masing-masing. ”Kami tidak melawan media sosial. Tapi, kita wajib memberikan klarifikasi, jika persoalan yang diajukan tidak sesuai dengan fakta yang ada,” ujar Dewa Indra.

Menyangkut dibukanya Bali untuk wisatawan mancanegara, Sekda mengakui masih melakukan dialog-dialog dengan berbagai pihak, termasuk dengan pemerintah pusat, sebab menyangkut berbagai aspek yang sangat luas khususnya soal keamanan akibat Covid-19. ”Banyak hal yang perlu dipersiapkan, selain banyak negara belum membolehkan warganya bepergian ke luar negeri,” pungkas Dewa Indra. 021

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.