Protes Pembentukan Kerta Desa, Ratusan Krama Desa Adat Karangasem Unjuk Rasa

RATUSAN warga Desa Adat Karangasem menggelar aksi demo di Jaba Pisan Pura Puseh Adat Karangasem, Minggu (11/9/2022). Mereka protes terkait pembentukan Kerta Desa. foto: nad

KARANGASEM – Ratusan warga Desa Adat Karangasem menggelar aksi demo di Jaba Pisan Pura Puseh Adat Karangasem, Minggu (11/9/2022). Unjuk rasa dari warga 35 banjar ini terkait dengan pembentukan Kerta Desa oleh prajuru adat yang dinilai tidak prosedural, dan krama tidak setuju pembentukan tersebut.

Warga yang terbagi paiketan Banjar Asesabu dan Banjar Murwa membawa sejumlah spanduk berisi kritik dan protes pembentukan Kerta Desa yang dinilai sepihak, dengan dikawal Polsek Karangasem dan para pecalang adat.

Bacaan Lainnya

Pokok persoalan, Prajuru Desa Adat Karangasem diprotes karena dinilai membentuk Kerta Desa tanpa paruman atau kesepakatan bersama para kelian banjar.

Satu per satu kelian banjar turun bicara berharap Kerta Desa yang dibentuk oleh Bendesa dibubarkan atau dibatalkan. “Saya tidak mengakui adanya Kerta Desa di sini, saya keberatan adanya Kerta Desa,” seru Kelian Banjar Kodok, Wayan Putu Karang.

I Made Arnawa, Kelian Banjar Adat Wiryasari, yang ikut menolak Kerta Desa pilihan Bendesa Adat Karangasem, menilai ada kepentingan pribadi dari Bendesa dengan dipilihnya orang-orang yang saat ini duduk sebagai Kerta Desa. Karena terkesan asal-asalan dan tidak sesuai awig-awig, eksistensi Kerta Desa saat ini dianggap tidak sah.

Baca juga :  Antisipasi Klaster Pilkada, 10.818 Petugas KPPS Jalani Rapid Test di RSUD Wangaya

“Kerta Desa bentukan Bendesa ini tidak sesuai pasal 36 ayat 2 huruf B Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019, dimana anggota Kerta Desa harus merupakan utusan masing-masing banjar adat,” paparnya.

Membentuk Kerta Desa, kata dia, seharusnya melalui paruman desa, bukan seenaknya dengan mengumpulkan orang-orang dekat yang akan digunakan mendukung semua kebijakan Bendesa.

“Penolakan ini jelas dasarnya, karena kita ingin lembaga Kerta Desa dibentuk sesuai aturan yang ada, bukan karena ada persekongkolan jahat dari salah satu pihak,” tuding Arnawa.

Hal senada dilontarkan I Gusti Ngurah Susila, Kelian Banjar Adat Buana Tirta. Dia menuntut Kerta Desa segera dibubarkan untuk kemudian dibentuk yang baru.

“Saya tidak tahu kapan dilakukan pembentukan Kerta Desa ini, tapi tiba-tiba sudah ada Kerta Desa. Seharusnya sebelum itu dilakukan paruman, apakah disetujui atau tidak, bukan langsung membentuk tanpa sepengetahuan krama. Saya harap Kerta Desa ini segera dibubarkan, karena kami anggap tidak sah,” sergahnya.

Setelah mendengar tuntutan beberapa kelian banjar adat, Bendesa Adat Karangasem, I Wayan Bagiarta, akhirnya setuju membubarkan Kerta Desa yang ada saat ini, untuk selanjutnya dibentuk Kertha Desa baru. Namun, karena dalam waktu dekat akan dilaksanakan piodalan di Pura Puseh, akan dicarikan waktu membentuk Kerta Desa yang baru.

Nanti masing-masing banjar adat menyetor nama calon Kerta Desa, tapi akan dipilih sembilan orang saja sebagai batas maksimal Kerta Desa. “Akan kita lakukan paruman terkait itu, tapi untuk waktunya belum bisa kami tentukan karena sebentar lagi akan ada piodalan. Kami ingin fokus ke sana dulu,” kata Bagiarta berjanji. nad

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.