Pilgub NTB, PDIP Beri Surat Tugas ke Rohmi-Firin

KETUA DPP PDIP, Nusyirwan Soejono dan I Made Urip; saat menyerahkan surat tugas kepada bacawagub Musyaifirin di DPD PDIP NTB. Turut hadir Ketua DPD PDIP NTB, Rachmat Hidayat, dan Sekretaris Hakam Ali. Foto: ist

POSMERDEKA.COM, MATARAM – DPP PDIP memberi surat tugas kepada pasangan bakal calon Gubernur (bacagub) Sitti Rohmi Djalilah dan bakal calon Wakil Gubernur (bacawagub) Musyaifirin atau Rohmi-Firin untuk maju dalam PIlgub NTB 2024.

Penyerahan surat tugas dilakukan dua pengurus DPP yang menjadi pengampu Pilkada NTB, Nusyirwan Soejono dan I Made Urip, kepada Musyaifirin di DPD PDIP NTB, Jumat (22/6/2024) malam.

Bacaan Lainnya

Sekretaris DPD PDIP NTB, Hakam Ali Niazi, mengatakan, pemberian surat tugas ini dilakukan agar mereka bisa lebih fokus menyapa seluruh lapisan masyarakat di semua wilayah di Provinsi NTB. “Yang pasti untuk Provinsi NTB, yang baru dapat surat tugas dari DPP adalah paslon Rohmi-Firin. Untuk paslon lainnya di 10 kabupaten/kota sedang dalam proses,” katanya, Sabtu (22/6/2024).

Menurut Hakam, rapat DPD PDIP NTB yang diperluas dengan dihadiri 10 ketua dan sekretaris DPC serta dihadiri pengurus DPP, untuk mendengarkan laporan dan paparan para ketua DPC terkait progres kinerja mereka dalam menjaring aspirasi masyarakat.

Pula siapa saja figur yang mendaftar di masing-masing DPC. “Intinya, laporan dari DPC itu menjadi bahan DPP untuk memutuskan siapa figur terbaik yang akan diusung di Pilkada Serentak 2024,” ujar Hakam.

Baca juga :  Disparbud Matangkan Branding Pariwisata Bangli

Dia membeberkan, DPP memberi ruang kepada semua DPC di NTB untuk membangun kerja sama politik dengan parpol yang dianggap memiliki visi yang sama untuk memajukan daerah. Jika ada figur potensial yang bisa sejalan dengan semangat PDIP untuk menyejahterakan masyarakat, dan pro ke wong cilik, tentu partai akan memberi sinyal untuk memberi surat tugas hingga berlanjut ke rekomendasi partai.

“Penjajakan harus terus dilakukan. Yang pasti kami siap bekerja sama dengan parpol dan figur calon kepala daerah, yang siap bekerja ikhlas menyejahterakan masyarakat,” lugasnya.

Terkait kapan surat tugas akan dikeluarkan DPP ke wilayah lain di NTB, Hakam menyebut hal itu belum dapat dipastikan. Alasannya, soal waktu kapan itu menyangkut surat tugas dan rekomendasi adalah wewenang DPP. “Tentunya DPP sebelum memutuskan akan rapat pleno, juga mempertimbangkan banyak aspek. Salah satunya adalah hasil survei,” ulasnya memungkasi. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.