MATARAM – Anggota Komisi II DPRD NTB, Made Slamet, mendesak Pemprov untuk memfokuskan program kegiatan dalam APBD Perubahan 2022 di program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) bagi pelaku UMKM. Pertimbangannya, hingga kini masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di sejumlah wilayah di NTB masih butuh bantuan tersebut. Sayang, pengucuran dana belum optimal dirasakan sejauh ini.
“Ketimbang Pemprov NTB harus menganggarkan porsi lebih banyak untuk bantuan beasiswa ke luar negeri dan Posyandu Keluarga, alangkah baiknya dana itu juga dibagi ke program BPUM. Itu riil dirasakan masyarakat kecil yang banyak terdampak pandemi Covid-19,” seru Made, Senin (22/8/2022).
Politisi PDIP itu menguraikan, dalam draf KUA/PPAS APBD Perubahan 2022, saat ini terlihat pendapatan asli daerah justru direncanakan tidak berubah, sebesar Rp 2,571 triliun lebih, serupa dengan anggaran APBD murni 2022. Karena proporsi yang tidak berubah, dinilai sangat elok jika juga dialokasikan untuk memperbanyak stimulus kepada warga terdampak pandemi Covid-19, terutama pelaku UMKM.
“Kami minta APBD Perubahan fokusnya ke sana. Ketimbang untuk program yang enggakproduktif, lebih baik dihajatkan bagi keberlangsungan ekonomi masyarakat,” tegas Made.
Untuk diketahui, pemerintah pusat menganggarkan stimulus untuk UMKM senilai Rp123,46 triliun. Mayoritas dana digunakan untuk penempatan dana restrukturisasi kredit UMKM sebesar Rp78,78 triliun. Pemerintah juga memberi subsidi bunga kepada UMKM sebesar Rp35,28 triliun, belanja imbal jasa penjaminan (IJP) Rp5 triliun, penjaminan untuk modal kerja (stop loss) Rp1 triliun, pajak penghasilan (PPh) final UMKM Rp2,4 triliun, dan pembiayaan investasi kepada koperasi Rp1 triliun. Sejauh ini dana itu baru terpakai sebesar 22,74 persen dari total anggaran yang disiapkan. Artinya, realisasinya baru sebesar Rp28,07 triliun. rul
