Pembahasan RAPBD Bangli 2021 Akan Dikebut

  • Whatsapp
KETUA DPRD Bangli, I Ketut Suastika. Foto: gia
KETUA DPRD Bangli, I Ketut Suastika. Foto: gia

BANGLI – Kelanjutan pembahasan RAPBD Bangli 2021 hingga kini belum kunjung dilakukan DPRD Bangli. Padahal sesuai jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Bangli, penetapan RAPBD 2021 direncanakan pada Kamis (17/12/2020).

Dari pantauan, sejak Senin (14/12/2020) sampai Selasa (15/12/2020), suasana kantor DPRD Bangli tampak lengang. Meski kantor sepi, Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika, Selasa (15/12/2020) mengklaim pembahasan RAPBD tetap dilakukan secara estafet. “Hanya ada beberapa hal saja yang belum dibahas,” ujar Suastika.

Bacaan Lainnya

Senin (14/12/2020), sebutnya, kantor memang kosong karena ada kesibukan kalangan Dewan. Kemarin dia selaku pimpinan berkoordinasi dengan TAPD dan BKPAD, meski tidak harus melalui rapat, melainkan bermacam metode. Ada rapat, ada koordinasi terlebih dahulu, ada rapat koordinasi pimpinan, rapat koordinasi badan anggaran dan sebagainya,” terang politisi PDIP itu.

Suastika mengaku pada Rabu (16/12/2020) baru akan dimulai pembahasan lanjutan, mengingat rapat pembahasan APBD berjalan terus. Dia memastikan dua hari waktu yang tersisa akan diefektifkan untuk mengebut pembahasan, dengan alasan sudah biasa melakukan itu. “Nanti akan dikomunikasikan juga dengan program Bupati terpilih,” ulasnya.

Terkait saran Kabag Hukum Pemkab Bangli agar dilakukan konsultasi karena masih adanya multitafsir soal Permendagri No. 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan RAPBD 2021, Suastika menegaskan tidak perlu lagi ada konsultasi. Dia beralasan aturannya sudah jelas. Hanya, dia tetap memberi ruang kepada koleganya di parlemen untuk melakukan konsultasi ke pemerintah atasan.

Baca juga :  DPRD Klungkung Anggarkan Rp1,9 M untuk Penanggulangan Covid-19, Program di Sekretariat Dewan Dipangkas

Menurut Suastika, kesepakatan tersebut bukan atas nama lembaga. “Ngapain konsultasi? Sudah jelas aturannya. Kami tidak ada teguran kok selama ini membahas anggaran,” tegasnya.

Jadwal penetapan RAPBD itu, sambungnya, pada tanggal 17 Desember. Jika ada legislator mau konsultasi ke pemerintah atasan, tinggal lapor ke pimpinan. “Saya tinggal menyetujui dengan menandatangani surat tugasnya. Hanya, sejauh ini belum ada permintaan kawan-kawan yang mau konsultasi,” simpulnya. gia

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.