POSMERDEKA.COM, MATARAM – DPD PDIP NTB menganggap sepi pengunduran diri Sekretaris DPD PDIP NTB, Lalu Budi Suryata, menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Jajaran dari tingkat Ranting, PAC, DPC hingga DPD NTB diklaim masih solid dan tegak lurus instruksi partai.
“Jika Pak Budi mengundurkan diri karena alasan tidak nyaman, ukurannya apa? Itu masih abstrak. Kami masih solid dan tegak lurus dengan instruksi partai,” seru Wakil Ketua DPD PDIP NTB, Ruslan Turmudzi, saat menyampaikan keterangan pers di DPD PDIP NTB, Kamis (18/4/2024).
Dia mengaku iri dengan terlalu banyak privilese dan fasilitas dari partai untuk Budi. Jabatan Sekretaris DPD PDIP diberi meski lebih banyak kader lebih senior. Lalu anggota DPRD sampai jadi Ketua DPRD Sumbawa. Kemudian ke DPRD NTB dan kini menjabat Ketua Badan Kehormatan. Karena itu, dia menilai Budi termasuk tidak tahu diuntung.
Ruslan menguraikan, DPD PDIP NTB baru selesai rapat harian dengan para ketua DPC di 10 kabupaten/kota di NTB, untuk persiapan pembukaan pendaftaran bakal calon kepala daerah sesuai tingkatan. Karena itu, jika alasan tidak nyaman karena tidak diakomodir menjadi calon Bupati Sumbawa, justru DPC PDIP Sumbawa baru akan mulai pembukaan pendaftaran sesuai hasil rapat DPD menindaklanjuti instruksi DPP.
“Kata-kata ‘tidak diusulkan sebagai bakal calon kepala daerah’, kan partai baru membuka pendaftaran dan mekanisme itu masih berjalan. Sekali lagi enggak masuk akal alasan yang dibuat Lalu Budi itu,” paparnya sengit.
Saat harian DPD dan 10 DPC, para pengurus sepakat menunjuk Hakam Ali Niazi sebagai pengganti Budi Suryata sebagai Sekretaris DPD. Meski belum resmi menerima surat tembusan pengunduran diri Budi Suryata, tapi karena surat pengunduran diri beredar luas di media sosial, partai harus membuat keputusan dengan cepat. “Semua kader merasa nyaman dengan tidak adanya Pak Budi sebagai Sekretaris DPD,” lugasnya.
Terkait Pilkada Serentak 2024, Ruslan menyebut dalam pembukaan pendaftaran untuk calon gubernur dan wakil gubernur terbuka bagi nonkader hingga para kader partai. Pendaftar yang menggunakan kendaraan PDIP harus mengikuti mekanisme dan tata cara yang disiapkan. Sebab, PDIP hanya memiliki empat kursi di DPRD NTB. Pun ada calon internal yakni Bupati Sumbawa Barat (SB), Musyaifirin.
“PDIP siap berkoalisi dengan calon mana pun asal dia juga membawa gerbong parpol, sehingga persyaratan dukungan untuk mendaftar ke KPU bisa digenapi,” terangnya.
Penentuan calon gubernur hingga kepala daerah dari PDIP usai pembukaan pendaftaran, imbuhnya, tetap mengacu hasil survei. Terkait sosok sosok Musyaifirin, dia mengklaim teruji dua periode sebagai kepala daerah terbaik di NTB dan nasional. Jadi, sangat tepat untuk maju sebagai calon gubernur atau wakil gubernur di Pilgub NTB 2024.
Bagi masyarakat NTB yang ingin menjadi kepala daerah, kembali disilakan menggunakan PDIP sebagai kendaraan politik. PDIP dijamin siap menatap Pilkada Serentak 2024 dengan mengusung calon terbaik. rul
