DENPASAR – Memastikan para calon kepala daerah tidak menjadi pengguna narkoba, mereka wajib mengikuti tes narkoba yang dilakukan BNN Bali. Proses ini merupakan bagian dari tes kesehatan jasmani dan rohani yang difasilitasi masing-masing KPU kabupaten/kota. Hal tersebut menjadi salah satu topik bahasan dalam rapat koordinasi persiapan pemeriksaan kesehatan para bakal calon Pilkada 2020 di KPU Bali, Rabu (12/8/2020).
Plt Kabid Rehab BNN Bali, Luh Gede Idayanti, mengatakan, untuk tahun ini ada sedikit perubahan dibanding saat Pilgub Bali 2018 lalu. Jika dulu hanya enam parameter, kini ada tujuh parameter. Dia juga berkata perlu ruangan khusus untuk wawancara jika ada kandidat yang terindikasi menjadi pengguna untuk tindaklanjuti. “Nanti hasil tes narkoba akan dibawa ke laboratorium BNN Pusat, dan hasilnya tidak bisa serta merta diketahui,” ujarnya.
Menyimak penjelasan itu, Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menilai prosedur harus dibawa ke BNN Pusat di Jakarta itu akan makan waktu lama. Sebab, Pilkada Serentak 2020 diikuti ratusan daerah di Indonesia. Meski begitu, dia minta tes kesehatan lengkap itu disiapkan lebih awal, agar semua kontestan di Bali bisa menyiapkan diri.
“Minimal mereka bisa menyiapkan jadwal dan merencanakan jauh-jauh hari untuk kosongkan waktu ikut tes kesehatan ini. Namanya juga kegiatan politik, kita harus kerja yang tepat agar tidak dipolitisir,” sebutnya.
Berhubung di Bali hanya ada 12 pasangan calon (paslon) yang ikut pilkada di enam kabupaten/kota, Lidartawan minta agar mereka semua bisa bersamaan tes kesehatan di RSUP Sanglah. Hal ini juga untuk memudahkan koordinasi dengan penghubung para paslon. Khusus kepada para ketua KPU kabupaten/kota yang menggelar pilkada, dia berpesan agar memeriksa dewasa ayu (hari baik) di kalender. Maksudnya, jangan sampai karena dewasa pada tanggal 6 September, semua memilih tanggal sama saat mendaftar.
“Kami minta agar para paslon diberitahu untuk persiapan mereka mengikuti tes Kesehatan. Jadi kami juga bisa mempersiapkan lebih awal,” pinta Ketua KPU Denpasar, I Wayan Arsajaya, saat mengajukan usulan. “Iya, nanti tim kesehatan ini akan membuat jadwalnya. Kita tunggu saja,” sahut Lidartawan dalam pertemuan yang juga dihadiri Ikatan Dokter Indonesia, Himpunan Psikiater Indonesia, dan manajemen RSUP Sanglah tersebut.
Menurut Lidartawan, rapat tersebut untuk membantu koordinasi KPU kabupaten/kota untuk mempersiapkan pemeriksaan bersama tim kesehatan. Meski jadwalnya masih sebulan lagi, tapi dia ingin penyelenggara tidak menunggu lama semua urusan teknis. “Proktol sudah jelas dan disiapkan sejak awal. Jadi, saat pendaftaran mereka tahu proses pemeriksaan. Kalau begini saya yakin akan bisa lebih lancar,” tandasnya. hen
