Legislator Desak Gubernur NTB Bebaskan PB1, Cegah PHK Massal Dampak Corona

  • Whatsapp
ANGGOTA Komisi II DPRD NTB, Ir. Made Slamet. Foto: rul
ANGGOTA Komisi II DPRD NTB, Ir. Made Slamet. Foto: rul

MATARAM – Anggota Komisi II DPRD NTB, Ir. Made Slamet, meminta agar Pemprov NTB segera mengambil kebijakan afirmatif demi melindungi kegiatan perekonomian dari imbas pandemi virus Corona (Covid-19).  Legislator PDIP itu meminta Gubernur NTB selaku kepanjangan pemerintah pusat di daerah bereaksi menyediakan semacam bantuan langsung tunai (BLT), bantuan modal usaha pada komunitas industri pariwisata.

‘’Bila perlu ada pembebasan pajak PB1 pada kalangan pelaku usaha dan industri pariwisata di NTB secepatnya. Ini menyusul, cadangan logistik/simpanan komunitas pariwisata sudah menipis atau habis yang masih bersisa maksimal hanya ada sekitar 2-4 minggu saja,’’ ujar Made Slamet, Minggu (29/3/2020).

Bacaan Lainnya

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Mataram itu, menuturkan, sektor pariwisata merupakan tumpuan masa depan ekonomi domestik di wilayahnya. Menurutnya, pariwisata adalah titik utama terbangunnya industri kecil ekonomi kreatif lokal.

Namun, kini pariwisata lesu akibat persebaran Covid-19. ‘’Wabah corona saat ini telah secara nyata menghantam sektor pariwisata yang sudah established (mapan) sekalipun seperti di Bali, maka kita berharap Pemprov NTB yang harus turun tangan menyelamatkan,’’ tegas Made.

Ia menuturkan, saat ini, ada sekitar 10 ribu pekerja di industri pariwisata di Kota Mataram. Namun jumlah itu belum termasuk para keluarganya. Hanya saja, pelemahan ekonomi akibat Covid-19 kali ini, berimplikasi telah membuat usaha pariwisata saat ini berada pada titik nol.

Baca juga :  Borneo Gagalkan Kemenangan Bali United saat Laga Tersisa 7 Menit

Padahal, pelaku industri di sektor pariwisata sudah mengambil sejumlah langkah-langkah yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan masing-masing. Di antaranya, rotasi kerja karyawan, cuti tanpa bayar dan pengurangan karyawan secara terbatas.

Namun, lantaran hantaman Covid-19 ini, para pengusaha di sektor pariwisata sudah terpantau megap-megap dan kesulitan untuk membiayai sekadar biaya listrik, air dan BPJS bagi karyawan mereka.

‘’Jadi, jika dengan kondisi dan sikon saat ini, mereka dipaksakan harus membayar pajak tepat waktu, saya kira mereka kesulitan. Saya sudah berbicara dengan para pengusaha sektor pariwisata di Kota Mataram, umumnya mereka sangat membutuhkan dukungan pemda untuk menjaga eksistensi usaha,’’ jelas Made. 031

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.