KPU Ingatkan Parpol Rapikan Ulang Data Anggota

  • Whatsapp
I Dewa Agung Gede Lidartawan saat memberi keterangan usai audiensi Kodam Udayana sebelum Pilkada 2020 lalu. Foto: hen
I Dewa Agung Gede Lidartawan saat memberi keterangan usai audiensi Kodam Udayana sebelum Pilkada 2020 lalu. Foto: hen

DENPASAR – Menyambut Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, parpol yang akan menjadi peserta diminta menyiapkan segala persyaratan. Satu di antaranya yakni kartu tanda anggota (KTA) agar ditertibkan, sehingga tidak ada lagi KTA asli tapi palsu agar sekadar lolos sebagai peserta pemilu.

“Rekan-rekan pengurus parpol saya minta merapikan data anggota, jangan sampai ada yang abal-abal, yang merugikan orang lain,” kata Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, Kamis (19/8/2021).

Bacaan Lainnya

Lebih jauh dijelaskan, persoalan KTA itu ditekankan agar rekrutmen anggota tidak sebatas bermodal KTP pinjaman belaka seperti terjadi sebelumnya. Karena memakai KTP asal-asalan, kemudian masuk dalam Sipol, dan dapat merugikan orang yang dipinjam datanya itu.

“Parpol itu hadir untuk menyejahterakan rakyat, bukan bikin kacau dengan sembarangan ambil KTP. Selain itu, kami minta parpol siap juga dengan dokumentasi kantor, statusnya sewa atau apa, dan peruntukannya sampai Pemilu,” urainya.

Terkait jalannya tahapan Pemilu, dia menyebut tetap 25 bulan sebelum Februari 2024. Tahapan dimulai Januari 2022 dengan yang paling awal tersangkut parpol adalah pendaftaran peserta Pemilu. Karena itu, dia mengingatkan agar parpol bersiap. “Hal ini saya sampaikan saat rakor bersama pengurus parpol minggu lalu,” jelasnya.

Baca juga :  Kolaborasi Dua Generasi, Motivasi Lewat Nyanyian

Menurut Lidartawan, selama ini di Bali banyak orang berpindah parpol tapi masih tercantum di grup liasson officer (LO) di KPU. Menghindari adanya persoalan, dia minta parpol untuk ulang mengirim nama-nama yang diajukan sebagai LO tersebut. Grup Whatsapp (WA) untuk LO yang selama ini ada tetap dipakai, tapi setelah surat baru datang dan terkumpul, akan dibuatkan grup WA baru dan yang lama dihapus.

“Supaya tidak ada orang selundupan, artinya tidak ditunjuk partai tapi masih ada atas nama partai itu. Sejauh ini komunikasi KPU dengan parpol lebih banyak lewat grup WA itu, karena masa pandemi ini kami jarang pertemuan tatap muka,” terangnya.

Disinggung anggaran Pilkada Serentak 2024 yang sudah selesai disusun, dia berkata itu bukan untuk gagah-gagahan, tapi mengikuti regulasi yakni pada 2022 sudah masuk di APBD Induk 2023. Sebab, tahapan mulai berjalan di 2023 dan 2024.

“Anggaran Pilkada itu berbeda karena serentak antara Provinsi dengan kabupaten/kota, makanya ada sinkronisasi. Proses ini yang makan waktu lama. Misalnya siapa yang mengeluarkan dana ad hoc, transportasi, PPDP dan sebagainya, yang antara KPU Provinsi dan kabupaten/kota juga sama-sama ada,” tegasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.