DENPASAR – Peristiwa matinya ribuan ternak babi akibat virus flu babi Afrika memberi pelajaran baru untuk Komisi 2 DPRD Bali. Mereka mendorong Pemprov Bali memperluas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, karena OPD ini juga mengurus soal peternakan. Hal itu membuat Dinas tersebut seperti kelebihan beban mengurus flu babi. “Saya rasa harus ada Dinas Peternakan yang berdiri sendiri untuk percepatan konsolidasi jika ada kejadian besar seperti flu babi ini. Apalagi jumlah yang mati mencapai ribuan ekor,” sebut Ketua Komisi 2 DPRD Bali, IGK Kresna Budi, usai rapat kerja dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Kamis (12/3/2020).
Untuk diketahui, sejak memberlakukan perampingan organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Bali mulai tahun 2020, Gubernur Wayan Koster melikuidasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Instansi tersebut digabung dalam satu OPD yakni Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Konsekuensinya, jika ada persoalan terkait hewan dan peternakan, beban kerjanya diambil alih oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
Lebih jauh dikatakan Kresna Budi, dari data di Dinas Pertanian, sejauh ini sedikitnya 3.000 ekor babi mati di seluruh Bali. Dengan estimasi satu ekor seharga Rp 2 juta, maka nilai kerugian petani mencapai Rp 6 miliar. Menimbang besarnya nilai kerugian itu, sambungnya, Komisi 2 bersama Pemprov Bali berkomitmen untuk membantu para peternak tersebut. Bantuan itu berbentuk ternak selain babi seperti sapi, ayam atau kambing sesuai dengan kondisi daerah yang terdampak.
Tujuannya, kata dia, agar ada masa peralihan bagi peternak selama mereka membersihkan kandang mereka agar benar-benar aman kembali untuk beternak babi. Pendek kata, memutus mata rantai penyebaran virus. Rencananya satu desa dikelompokkan dulu, dan diusahakan bantuan bernilai sama dengan nilai kerugian yang dialami. “Data lengkapnya ada di Dinas, kami usahakan berapa ternak yang mati ya segitu akan diganti. Nilainya sama tapi dalam bentuk ternak, regulasinya nanti Dinas yang pikirkan,” terang politisi Partai Golkar itu didampingi anggota Komisi 2 sekaligus Sekretaris Fraksi PDIP, Cokorda Gede Agung.
Karena ternak babi bernilai ekonomis tinggi di Bali, Kresna Budi berharap Dinas Pertanian bekerja lebih gesit. Untuk lebih optimal mengatasi masalah tersebut, dia menilai Pemprov perlu memikirkan membentuk Dinas Peternakan. Sasarannya yakni agar mempercepat konsolidasi bila ada peristiwa masif seperti matinya ternak babi akibat flu babi. Kalau koordinasi lambat, itu berdampak lambatnya penanganan di lapangan.
Disinggung menumpuknya beban Dinas Pertanian itu sebagai dampak dari perampingan OPD, dia sepakat dengan itu. Karena itu dia menyebut saran membentuk Dinas Peternakan itu bersifat masukan saja agar kerja Pemprov bisa lebih tepat guna. “Jangan sampai kerja OPD jadi kurang cepat karena terlalu banyak yang diurus,” sebutnya.
Tidak ingin menimpakan beban ke OPD, dia juga mengimbau masyarakat memiliki tanggung jawab menjaga ternaknya dari virus flu babi. Tanpa kesadaran masyarakat, apa yang diupayakan pemerintah tidak akan berhasil juga. Dinas Pertanian selama ini juga disebut sudah memberi pemahaman lewat petugas penyuluh lapangan. “Kalau soal bentuk OPD baru ini, saya akui kami sedikit terlambat. Tapi kalau tidak ada kejadian luar biasa begini, kita kan tidak bisa memetik pelajaran dari apa yang terjadi,” cetusnya mengakhiri obrolan. hen
