MATARAM – Pembangunan Dam Mujur di Kabupaten Lombok Tengah kini masuk tahap rencana aksi pembebasan lahan dan permukiman kembali warga terdampak (Land Acquisition and Resettlement Action Plan atau LARAP).
Di tengah proses ini, ada pihak-pihak melempar isu bahwa pembangunan Dam Mujur intrik politik belaka. Rumor ini menyedot perhatian anggota DPR RI Dapil Pulau Lombok, Bambang Kristiono, yang memperjuangkan pembangunan Dam Mujur.
“Tidak ada politisasi dalam pembangunan kembali Dam Mujur ini, pertarungan politik itu adalah hajatan lima tahunan. Sebelum dan sesudah Pemilu adalah waktu bagi anggota DPR RI bekerja keras buat rakyat, memperjuangkan aspirasi rakyat,” seru HBK, sapaan akrabnya, Rabu (26/10/2022).
Sebelumnya beredar potongan video yang menuding pembangunan Dam Mujur sebagai intrik politik, dan beredar melalui aplikasi percakapan instan. Partai Gerindra sebagai wadah HBK bernaung, dituding hanya menunggangi pembangunan Dam Mujur untuk kepentingan politik sesaat.
Menurut HBK, dia memperjuangkan pembangunan Dam Mujur yang tertunda lebih dari 40 tahun sebagai wujud memenuhi janji kampanye pada Pemilu 2019, yakni ingin menyejahterakan dan meningkatkan taraf hidup petani di Pulau Lombok.
Dengan daya tampung air hingga 23,03 juta meter kubik dan panjang tubuh bendungan hingga 2,8 kilometer, Dam Mujur setelah beroperasi, dipercaya mampu mengairi sedikitnya 6.181 hektare lahan pertanian. Jika kini hanya sekali panen setahun, kelak petani bisa panen tiga kali setahun.
Selain itu, jelasnya, Dam Mujur juga akan memberi jaminan tersedianya air baku buat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di wilayah selatan Lombok Tengah, yang dikenal sebagai daerah kering.
Kawasan yang terdapat sirkuit MotoGP ini adalah destinasi pariwisata superprioritas nasional, yang harus dijaga keberlangsungannya. Dam Mujur juga bisa menjadi sumber energi baru dan terbarukan untuk menjamin pasokan energi bagi KEK Mandalika, pun kawasan lainnya.
Berikutnya, ulas Waka Komisi I DPR itu, Dam Mujur diestimasi meningkatkan kekayaan pemilik lahan di sekitar bendungan. Alasannya, setelah bendungan selesai, harga tanah akan melonjak tinggi, sehingga kekayaan pemilik lahan juga akan meningkat. “Sekarang cek harga tanah di sekitaran Bendungan Meninting, sudah mirip dengan harga tanah di Kota Mataram,” ucapnya mencontohkan.
Terkait video yang menyudutkan dirinya dan Gerindra, HBK menjamin tidak akan pernah menyurutkan tekad dan langkahnya memperjuangkan pembangunan Dam Mujur.
Dia justru bangga dan mengapresiasi perjuangan Pemkab Lombok Tengah yang dipimpin kadernya, yang berhasil meyakinkan tokoh maupun masyarakat terdampak tentang kelanjutan proyek Dam Mujur ini. Setelah sempat tertunda, kegiatan LARAP Dam Mujur akan mulai dilakukan pada Oktober ini.
Sebelumnya, Pemkab Loteng dengan masyarakat terdampak mufakat untuk kelanjutan proses LARAP. Setelah proses LARAP oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I dan Pemkab Loteng tuntas, akan dilanjutkan dengan proses pembebasan lahan. Dengan begitu, pemerintah pusat siap menganggarkan konstruksi pembangunan Dam Mujur melalui APBN di Kementerian Pekerjaan Umum (PUPR). rul
