Ketut Ariyani: Perempuan Jangan Terintimidasi di Politik

  • Whatsapp
KETUA Bawaslu Bali, Ketut Ariyani. Foto: hen
KETUA Bawaslu Bali, Ketut Ariyani. Foto: hen

DENPASAR – Dibuka lebarnya keran partisipasi perempuan dalam politik praksis sejak era reformasi tidak seiring sejalan dengan keaktifan kaum Hawa menyelami dunia politik. Selain di lembaga politik seperti legislatif, minimnya partisipasi juga tampak di dunia penyelenggara pemilihan umum. Padahal ruang dan kesempatan terbentang luas.

“Perempuan juga memiliki kemampuan seperti kaum pria, masalahnya sekarang apakah perempuan akan memanfaatkan peluang itu untuk kemajuan dirinya?” ucap Ketua Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, Rabu (21/4/2021).

Bacaan Lainnya

Ariyani mengutarakan pendapat itu saat dimintai pandangan terkait Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April. Ariyani tercatat sebagai komisioner perempuan satu-satunya di Bawaslu Bali, dan dipercaya sebagai Ketua meski baru kali pertama menjabat. Sebelum di Bawaslu Bali, perempuan asal Singaraja itu pernah mengampu posisi Ketua Panwaslu Buleleng.

Membincang spirit emansipasi perempuan, dia menilai tidak sekadar dilihat dari berapa banyak perempuan mampu menduduki posisi yang sebelumnya dipandang sebagai “dunia laki-laki” oleh masyarakat. Lebih dari itu, bangkitnya kesadaran tentang kesetaraan gender juga dapat dideteksi dari bagaimana perempuan itu bertanggung jawab atas amanah yang diberikan publik dan, terutama, oleh keluarganya. “Emansipasi bukan berarti hanya menunjukkan tidak kalah dengan pria, tapi pada saat yang sama tidak mampu memerankan kodrat sebagai perempuan. Kalau begitu yang terjadi, tidak ada bedanya dengan budaya patriarki tapi pelakunya perempuan,” tuturnya.

Baca juga :  17 Warga Jembrana Masuk ODP COVID-19

Sebagai aktivis politik perempuan, dia mendaku acapkali mengajak kaumnya untuk diskusi terkait peranan perempuan dalam politik. Berhubung juga sebagai penyelenggara pemilu, Ariyani berkata dalam banyak kesempatan mendorong agar lebih banyak perempuan tergerak menjadi pengawas pemilu partisipatif. Meski saat ini cukup tersedia perempuan sebagai pengawas, dia ingin ada peningkatan secara kuantitas dan kualitas.

“Dalam konteks pengawasan partisipatif, perempuan memiliki kemampuan setara dengan pria. Saya yakin banyak kaum pria, misalnya suami, membolehkan perempuan jadi pengawas pemilu. Sekarang bergantung kesempatan dan keberanian untuk bicara itu ke suami atau keluarga,” ungkapnya.

Pengalaman selama ini, Ariyani menilai perempuan cenderung mudah terintimidasi ketika menjadi pengawas. Misalnya berhadapan dengan pendukung paslon, yang biasanya pria berbadan besar dan kekar. Padahal “sahabat” seorang pengawas adalah aturan hukum. Di sisi lain, dia juga memandang tidak semua laki-laki akan melihat sebelah mata pengawas hanya karena itu seorang perempuan.

“Tapi pada saat yang sama ini juga tantangan untuk kami, perempuan, bahwa kami memang layak untuk tidak dilihat sebelah mata oleh siapapun, termasuk laki-laki. Semua kembali kepada perempuan itu sendiri,” lugas Ariyani.

Meski saat ini perempuan relatif mudah merengkuh kesetaraan dengan laki-laki, dia berpesan untuk tetap melihat ke dalam guna memupuk kepercayaan diri. Terlebih dalam dunia politik. “Minimal perempuan kian tertantang dan makin banyak jadi penyelenggara, entah di KPU atau Bawaslu. Perjalanan saya dari Ketua Panwaslu Buleleng sampai jadi Ketua Bawaslu Bali yang pertama dari perempuan, itu wujud langkah emansipatoris itu nyata dilakukan,” urainya menandaskan. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.