Ini Alasan SPN NTB Pilih Tak Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja

  • Whatsapp
PARA pengurus DPD SPN Provinsi NTB memilih diskusi kelompok terarah di tengah dinamika aksi mogok kerja dan penolakan pengesahan UU Cipta Kerja. Foto: rul
PARA pengurus DPD SPN Provinsi NTB memilih diskusi kelompok terarah di tengah dinamika aksi mogok kerja dan penolakan pengesahan UU Cipta Kerja. Foto: rul

MATARAM – Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja (Kabid HI Disnaker) NTB, Nasip, mengapresiasi kegiatan diskusi kelompok terarah yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) Provinsi NTB di tengah dinamika maraknya aksi mogok kerja dan unjukrasa penolakan pengesahan UU Cipta Kerja oleh elemen serikat buruh dan organisasi kemahasiswaan.

‘’Kami (Disnaker Provins NTB) sangat mengapresiasi sangat tinggi DPD SPN Prov. NTB yang justru memilih mengadakan FGD, di tengah dinamika maraknya mogok kerja aksi dan unjukrasa penolakan pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh elemen serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi kemahasiswan,’’  ujar Nasip saat memberikan sambutannya, Rabu (7/10/2020).

Bacaan Lainnya

Nasip menilai penolakan pengesahan UU Cipta Kerja tidak perlu harus dengan melakukan aksi unjuk rasa. Selain karena masih situasi Covid-19, penolakan pengesahan UU Cipta Kerja juga bias ditempuh dengan cara mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

‘’Sebenarnya penolakan pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja tidak perlu dengan eforia berlebihan melalui aksi mogok kerja apalagi aksi unjuk rasa di tengah masa pandemi Covid-19 saat ini mengingat pemerintah telah mempersiapkan jalur-jalur yang dapat ditempuh oleh serikat pekerja / serikat buruh berupa judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) apabila menilai Omnibus Law UU Cipta kerja merugikan masyarakat khususnya  kaum pekerja/buruh,’’ jelas Nasip.

Baca juga :  Wabup Ajak Pegawai Tuntaskan RPJMD Semesta Berencana 2016-2021

Sementara itu, Ketua DPD SPN NTB, Lalu Wirasakti, mengatakan, SPN Provinsi NTB tidak ikut unjukrasa menolak pengesahan UU Cipta Kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (8/10/2020).  Menurut Lalu Wirasakti, ada beberapa alasan mendasar mengapa SPN NTB tidak ikut unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja tersebut.

Di antaranya, Lombok bukan daerah industri, menjelang pilkada, dan masih situasi Covid-19. Bila dipaksakan untuk berunjuk rasa maka menurutnya justru kontraproduktif serta rawan menimbulkan gangguan kamtibmas.

‘’Jadi, kenapa SPN NTB tidak turun aksi unjuk rasa terkait penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan justru melaksanakan FGD. Hal tersebut dilandasi dengan kajian mendalam di mana Lombok khususnya bukan daerah Industri, namun berdasarkan berbasis pariwisata. Dalam waktu dekat Kota Mataram sebagai jantung Provinsi NTB akan melaksanakan pemilukada, serta pandemi Covid-19, sehingga dikhawatirkan bila dipaksakan dilaksanakan aksi unjukrasa maupun mogok kerja justru kontra produktif serta karena rawan diboncengi oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkan untuk menimbulkan gangguan kamtibmas,’’  ujar Lalu Wirasakti.

Dalam kesempatan yang sama, Kabid Advokasi DPP SPN, Sumiati, berujar, tujuan FGD ini adalah sebagai upaya mendorong eksekutif maupun legislatif untuk melihat kembali serta merevisi aturan perundangan yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan. Sehingga, dapat mengakomodir dan menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha serta mendukung ekosistem investasi tanpa mengurangi hak pekerja.

Baca juga :  Paseien Sembuh Covid-19 di Denpasar Meningkat 31 Orang, Positif Bertambah 37 Kasus

‘’Selain itu diharapkan agar semua anggota SPN memahami job security, income security dan social security,’’ ungkapnya.

Ia berharap, momentum ini dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai forum diskusi untuk membahas resolusi SPN kedepannya di dalam membesarkan organisasi serta memperbaiki hukum ketenagakerjaan yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya.

Diskusi kelompok terarah ini dihadiri oleh Pengurus DPD SPN NTB, Ketua DPC SPN se-Pulau Lombok, Pimpinan PUK SPN di perusahaan serta anggota SPN NTB. Hadir sebagai narasumber Kabid Advokasi DPP SPN, Sumiati; Kabid HI Disnakertrans NTB, Nasip; dan Ketua DPD SPN NTB Lalu Wirasakti, SH. 031

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.