Golkar Ingatkan Bali Perlu Keseimbangan Politik, Kekuasaan Absolut Bikin Kontrol Legislatif Lemah

  • Whatsapp
SUASANA webinar refleksi dan kajian kritis akhir tahun yang dilangsungkan DPD Partai Golkar Bali, Kamis (30/12/2021). Foto: hen
SUASANA webinar refleksi dan kajian kritis akhir tahun yang dilangsungkan DPD Partai Golkar Bali, Kamis (30/12/2021). Foto: hen

DENPASAR – Demokrasi yang sehat hadir ketika terjadi keseimbangan kekuatan politik, baik di legislatif maupun di eksekutif. Ketika satu kelompok terlalu dominan, maka kontrol objektif atas suatu kebijakan pemerintah akan sulit dijalankan. Pesan pentingnya kehadiran adu gagasan untuk kepentingan masyarakat secara seimbang itu, tersingkap dalam webinar “Catatan dan Refleksi Akhir Tahun 2021” yang diselenggarakan DPD Partai Golkar Bali, Kamis (30/12/2021).

Webinar yang membahas aspek ekonomi, politik, sosial-budaya, hukum dan pertanian itu dimoderatori Agus Satuhedi. Hadir sebagai narasumber para kader senior Golkar yakni Made Dauh Wijana, Dewa Suamba Negara, Komang Suarsana, DAP Sri Wigunawati, dan IB Udiyana.

Bacaan Lainnya

Ketua DPD Partai Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry, dalam pembukaan webinar berujar semua kader Golkar diharap berkarya nyata. Mulai dari perencanaan dengan memberi masukan konstruktif ke pemerintah apa yang akan dilakukan, juga ikut langsung melaksanakan kebijakan secara profesional. Selain itu memberi evaluasi pelaksanaan pembangunan.

“Golkar memberi masukan konstruktif ke arah menuju transformasi terwujudnya keseimbangan baru struktur ekonomi Bali masa depan, pemerataan berkeadilan dengan berlandaskan budaya dan lingkungan. Walau masih pandemi, Golkar tetap berbuat nyata untuk masyarakat dengan sejumlah program dan kegiatan,” ucap Wakil Ketua DPRD Bali itu.

Baca juga :  Disdikpora Buleleng Pantau Pembelajaran Luring di Desa Pedawa

Dalam aspek politik, Dewa Suamba Negara sebagai pemateri berkata, jika kekuasaan itu absolut maka kontrol dan pengawasan sulit objektif. Setengah fraksi di DPRD Bali juga tidak bisa menghindari oligarki. Gubernur dari PDIP dan di legislatif PDIP juga fraksi terbesar, ditambah Gubernur juga merupakan Ketua DPD PDIP.

“Rekan-rekan Fraksi PDIP akan sungkan mengoreksi kebijakan Gubernur. Apalagi kursi (fraksi lain) tidak berimbang, maka akan ada tirani. Karena itu perlu ada keseimbangan politik untuk check and balance,” serunya.

Dalam aspek ekonomi, Dauh Wijana memaparkan kontraksi ekonomi Bali yang masih minus 3,41 persen pada tahun ini. Meski upaya pemerintah dinilai maksimal, kontraksi ekonomi tetap terjadi karena masih mengandalkan pariwisata. Pengangguran tahun ini menurun jadi 5,42 persen dari 5,63 persen, dengan didominasi lulusan diploma atau siap kerja sebesar 11,18 persen. Sementara kemiskinan naik 0,08 persen menjadi 4,53 persen, dan itu kemungkinan karena banyak masyarakat mengandalkan tabungan setelah tidak bisa bekerja seperti sebelum dihantam pandemi.

“Ekonomi Kerthi Bali yang dijalankan Gubernur kami apresiasi, karena sejalan dengan webinar Golkar tahun lalu untuk keseimbangan baru struktur ekonomi Bali,” ulasnya.

Di sisi lain, Dauh mengkritisi Pemprov sebaiknya mengkaji matang pembangunan infrastruktur dengan modal pinjaman. Alasannya, PAD Provinsi terbatas, beban bunga karena pinjaman komersial, dan ekonomi masih kontraksi atau minus. Pemprov disarankan prioritas mendorong pertumbuhan peningkatan PAD dan mengurangi pengangguran.

Baca juga :  Jaya Negara Buka Diklat Kepemangkuan dan Serati Banten Tingkat Pemula

Dalam perspektif hukum, Sri Wigunawati mengingatkan agar Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) lebih diintensifkan. Ini berguna agar tidak ada lagi di Bali pejabat yang bermasalah dengan hukum di akhir masa jabatan, seperti terjadi di sejumlah kabupaten. Selain itu, dia menyoroti maraknya kasus keuangan LPD di Bali; hal yang diingatkan Golkar pada webinar soal LPD beberapa waktu lalu.

“Ada kasus LPD yang masuk tipikor akibat ada dana penyertaan APBD untuk modal. Padahal LPD itu milik desa adat, dan seharusnya desa adat otonom menyelenggarakan pembinaan dan menyelesaikan persoalan di LPD mereka,” seru advokat itu.

Di akhir acara, Sugawa kembali mengingatkan tidak seimbangnya politik menghalangi demokrasi yang sehat. Namun, hak pilih tetap di masyarakat. Dia mengajak rakyat sadar memilih partai demi terwujudnya keseimbangan politik itu, antara lain Golkar. Dengan kader dan program berkualitas, dia sesumbar Golkar siap adu ide dan gagasan.

Diminta penegasan apakah kondisi demokrasi di Bali hari ini tidak sehat karena PDIP begitu dominan di eksekutif dan legislatif, Sugawa sempat terdiam sejenak. “Terbukti Indeks Demokrasi di Bali turun. Silakan Anda tafsirkan sendiri,” jawabnya diplomatis sambil tertawa. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.