DENPASAR – Kelenturan berpolitik dimainkan DPD Partai Golkar Badung dalam kontestasi Pilkada Badung 2020. Selain berjanji akan melahirkan kandidat penantang petahana dalam koalisi bersama Nasdem dan Gerindra, Golkar juga menggoda mantan Ketua DPD Partai Golkar Badung dicopot tahun 2019, Wayan Muntra. Yang menarik, godaan itu diutarakan Plt Ketua DPD Partai Golkar Badung, Wayan Suyasa, yang juga ditunjuk menggantikan Muntra, belum lama berselang.
“Sabar, nanti tanggal 15 Maret kami akan umumkan siapa calon kami. Ada, orang yang jadi penantang ada, kami siap bertarung,” janji Suyasa tanpa bersedia merinci siapa sosok dimaksud. “Yang penting siap tarung dulu, soal menang-kalah itu urusan belakang,” tambahnya dengan nada bersemangat.
Disentil peluang Muntra yang jelas-jelas memiliki basis massa untuk diajak kembali ke Golkar, Suyasa dengan semangat berkata pintu Golkar terbuka lebar-lebar. Jangankan Muntra yang tokoh Golkar terbaik di Badung, kalangan independen saja disilakan menggunakan Golkar sebagai kendaraan politik untuk pilkada. Apakah itu artinya akan mencari Muntra? “Tidak saja mencari, pintu kami buka lebar-lebar. Tapi kalau soal rekonsilisasi, ya itu ranah DPD, kami tidak berani membahas itu,” ungkapnya kalem.
Bahwa “akhirnya” Golkar menemukan penantang untuk membatalkan kompetisi paslon tunggal, Suyasa mendaku itu sebagai bentuk tanggung jawab partainya terhadap proses demokrasi. Namun, dia juga menyebut pemerintah bertanggung jawab dalam proses membuka keran demokrasi seluas-luasnya, terlepas apa parpol yang menjadi pemerintah. Kata dia, tidak mungkin satu parpol bisa leluasa sendiri. “Bukan PDIP saja bisa memberi yang terbaik untuk rakyat, semua parpol berhak (untuk itu) karena ada wakil rakyat di parlemen,” urai Wakil Ketua DPRD Badung itu dengan mimik serius.
Berdasarkan perolehan Pileg 2019, terangnya, Golkar di Badung mendapat 17,5 persen komposisi kursi di DPRD Badung. Meski angkanya kalah jauh dengan partai penguasa, dia minta agar menghormati kondisi dan kepercayaan masyarakat yang disalurkan lewat Golkar itu. Kepercayaan itu pula yang membuatnya semangat menelurkan calon menantang petahana. “Kalau kepala daerah bagus, ketika ada saingan ya harus dihormati,” sebutnya dengan nada dingin.
Didesak apa maksud pernyataannya itu, Suyasa bilang selama ini di politik Badung terlalu mayoritas tunggal. Seyogianya, kata dia, Bupati memberi kesempatan dan ruang bagi parpol lain untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Masyarakat jangan didoktrin untuk kekuasaan sehingga terlihat Bupati single fighter. “Semua kegiatan itu memakai uang rakyat yang dijalankan dalam sistem multipartai. Itu poin yang ingin saya sampaikan,” tegasnya.
Banyak kegiatan masyarakat, ulasnya, mayoritas digenggam kekuasaan. Setiap bantuan hibah diklaim dari Bupati, dan tidak memberi legislator dari parpol lain memfasilitasi penyaluran bantuan serupa. Sudah ada naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), tapi anggaran tetap tidak dikeluarkan. “Itu uang rakyat yang difasilitasi (legislator) dan sudah benar prosesnya, tapi tidak keluar juga karena kepentingan politik,” cetusnya. hen
