Gianyar Menjadi Narasumber Rapat Teknis Kota Pusaka di Kementerian PMK

  • Whatsapp
KADIS Kebudayaan Gianyar, Ketut Mudana (kanan) saat menjadi narasumber dalam rapat teknis kota pusaka di Jakarta. Foto: istimewa
KADIS Kebudayaan Gianyar, Ketut Mudana (kanan) saat menjadi narasumber dalam rapat teknis kota pusaka di Jakarta. Foto: istimewa

GIANYAR – Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui Dinas Kebudayaan (Disbud) mengikuti rapat koordinasi pembahasan teknis penetapan kota warisan atau pusaka di Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2020).

Kota pusaka sendiri merupakan kota yang didalamnya terdapat kawasan cagar budaya atau bangunan cagar budaya yang memiliki nilai-nilai penting bagi kota, menempatkan penerapan kegiatan penataan dan pelestarian pusaka sebagai strategi utama pengembangan kotanya.

Bacaan Lainnya

Terdapat tiga narasumber dalam rapat koordinasi tersebut yakni Catrini Pratihari selaku Dewan Pimpinan Balai Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI), memaparkan latar belakang lahirnya komunitas pelestari pusaka dan jaringan kota pusaka Indonesia. Kedua, I Nyoman Shuida selaku Kepala Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, memaparkan urgensi apakah Kota Pusaka perlu diterapkan oleh pemerintah. Dan narasumber jetiga, I Ketut Mudana selaku Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar, memaparkan bahwa Kota warisan/pusaka merupakan salah satu penguatan karakter bangsa.

Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar, I Ketut Mudana ditemui Selasa (17/3/2020) menjelaskan, rapat koordinasi ini terlaksana setiap tahunnya, dan pada kesempatan ini Kabupaten Gianyar ditunjuk sebagai narasumber untuk memaparkan materi tentang kota pusaka. β€˜β€™Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Gianyar merupakan salah satu kota pusaka yang banyak memiliki peninggalan bangunan maupun kawasan cagar budaya,’’ ujarnya.

Baca juga :  Minim Koleksi Buku, Kunjungan ke Perpusda Berkurang

Lebih lanjut dikatakanya, kota pusaka sebagai salah satu penguatan karakter bangsa dan perlu dilakukan langkah-langkah yang sangat kongkrit, untuk menunjang empat pilar yang ada yakni perlindungan, pengembangan, pembinaan, dan pemanfaatan. 011

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.