“DI sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang,” itulah petikan lirik lagu anak-anak yang acap kali didendangkan di sekolah. Hari ini, petikan lirik itu yang cukup pas rasanya menggambarkan lenggang Partai Gerindra dalam dinamika Pilkada atau Pilgub Bali 2024. Adanya berita tentang pertemuan antara Ketua DPD Partai Gerindra Bali, Made Muliawan Arya; dengan Ketua DPD PDIP Bali, Wayan Koster, Kamis (4/7/2024) sebagai pemantiknya.
Sesungguhnya tidak ada sesuatu baru dari pertemuan, yang dalam berita dinarasikan “untuk menyamakan persepsi kebersamaan dalam membangun Bali, menjaga momentum pemulihan dan kebangkitan pariwisata pascapandemi Covid-19, dan peluang kerja sama di Pilkada Serentak 2024” tersebut. De Gajah, sapaan karib Muliawan, dan Koster sama-sama menyatakan besar peluang kerja sama di Pilkada, baik di Pilgub maupun di kabupaten/kota.
Foto bareng mereka menjadi seksi, karena DPD Partai Golkar Bali sebagai bagian Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus bersama Gerindra, sebelumnya menegaskan KIM Plus bersikap vis a vis dengan PDIP. Dari sejumlah partai dalam KIM Plus, dalam konteks Pilgub Bali, hanya Gerindra sejauh ini yang tak sungkan terang-terangan ke publik memiliki hubungan mesra dengan PDIP. “Kami menjalin komunikasi dengan semua pihak. Kami baik dengan semua, termasuk dengan Pak Koster dan kawan-kawan PDIP,” ucapnya di satu kesempatan wawancara.
Mencermati dansa-dansi politiknya, sulit untuk tidak menyebut Gerindra dalam rel cerdik dan bernas membaca situasi. Sejauh ini KIM Plus belum ada calon kuat untuk diusung ke Pilgub menghadapi PDIP. Bahwa Gerindra tidak meninggalkan KIM Plus, itu fakta. Namun, bahwa tidak ada yang bisa melarang Gerindra hangat berhubungan dengan PDIP, itu juga fakta. Ketika Golkar sibuk dengan narasi KIM Plus harus head to head dengan PDIP, bahkan sampai menyebabkan bersimpang jalan sesama kader Golkar, Sugawa Korry dan Gde Sumarjaya Linggih (Demer), Gerindra malah berpelukan dengan PDIP.
Realitas ini dapat dimaknai sekurang-kurang tiga hal. Pertama, diakui atau tidak, PDIP dilihat masih terlalu kuat untuk disaingi dalam waktu dekat. Ketika daerah lain di Indonesia kondisi PDIP agak babak belur saat Pileg 2024 lalu, Bali masih bisa menjadi mayoritas dan dominan di DPRD Bali dan kabupaten/kota. Bagi semua partai politik yang berdarah darah saat Pileg dan Pilpres, pilihan paling rasional di Pilkada adalah “ambil napas panjang” dulu untuk persiapan kontestasi lima tahun ke depan. Salah satunya dengan merangkul yang dahulu lawan menjadi kawan .
Kedua, seperti dikatakan De Gajah dan Koster, jika memang bisa bekerja sama untuk Bali, mengapa harus terpisah-pisah atau terkotak-kotak? Hal ini menyiratkan bahwa demokrasi tidak dimaknai harus berhadap-hadapan dalam kontestasi. Sebab, pilihan bekerja sama dalam periode tertentu juga tersedia dalam bentuk musyawarah mufakat. Perjalanan Gerindra menampakkan kelenturan berpolitik, tapi ruang gerak Golkar justru diterungku oleh narasi awal untuk melawan PDIP.
Ketiga, sejauh ini hanya Gerindra yang terlihat jeli dan lihai menjaga keseimbangan peluang antara sebagai kawan atau lawan di Pilgub. Jika kemudian DPP memutuskan bergabung dengan PDIP, ruang sudah tersedia. Ketika diputuskan sebagai lawan, residu kontestasi yang galibnya berkepanjangan, bisa diminimalisir sejak awal dengan hubungan personal yang terjaga.
Di sudut lain, De Gajah telaten merajut citra partai dan personalnya ke publik. Minim resistensi ke partai mana saja juga memperlihatkan bagaimana posisi tawar mereka. Ini bekal positif bagi Gerindra untuk mulai menggantikan posisi strategis Golkar sebagai kekuatan politik terbesar kedua di Bali.
Kilas ke paslon yang “katanya” diusung KIM Plus, nama Mantra-Mulia kini lenyap setelah sempat melambung sejenak. Giri-Mulia, ganti Mahendra-Mulia, dan terakhir Cantiasa-Mulia juga meredup. Calon gubernur boleh berubah, calon wakil gubernurnya tetap De Gajah. Artinya apa? Dari figur elite di KIM Plus, hanya De Gajah yang memang punya nilai jual ke publik. Meski partainya cuma rangking tiga di Pileg 2024 di bawah PDIP dan Golkar, Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai Presiden terpilih menjadi pembeda.
Jadi, tanpa harus membuat pernyataan resmi, pilar rumah bernama KIM Plus untuk hajatan Pilgub sebenarnya bisa dipertanyakan eksistensinya. Kesulitan mencari bakal calon gubernur juga menunjukkan KIM Plus kurang menarik bagi politisi atau figur untuk dipakai kendaraan politik. Tentu karena kalkulasi dan melihat battle ground Bali tampak masih kuat di cengkeraman PDIP.
Bahwa PDIP kalah telak di Pilpres, karena figurnya tidak langsung bersentuhan dengan Bali. Berbeda dengan Pileg dan Pilkada, yang figur petarungnya berkelindan dengan konstituen. Karena itu, mobilisasi pemilih, apalagi memakai isu sesuai kondisi daerah, lebih mungkin dilakukan di Pileg dan Pilkada ketimbang Pilpres. Titik ini rasanya ditelisik Gerindra sebagai pijakan membuka pintu untuk semua partai.
Namun, politik tetaplah seni segala kemungkinan. Apa terjadi hari ini bisa jadi sangat berbeda pada akhir Juli atau awal Agustus nanti, ketika rekomendasi diturunkan DPP masing-masing. Berhubung penentu akhir tetaplah elite di Jakarta, semua kembali kepada bagaimana negosiasi di panggung belakang.
Sebagai penutup, bayangkan cerita imajiner ini. Megawati Soekarnoputri menelepon Prabowo Subianto untuk diundang makan nasi goreng di kediaman Megawati. Prabowo, sebagaimana pernah terjadi tahun 2019 usai Pilpres, mengiyakan ajakan itu. Usai menyantap nasi goreng, Megawati bertanya ke Prabowo. “Mas, saya boleh minta satu hal? Anggaplah ini hadiah karena sebentar lagi saya mungkin pensiun dari Ketua Umum PDIP,” kata Megawati.
“Apa itu Mbak?” jawab Prabowo. “Saya minta untuk Pilkada nanti, Bali dan Jawa Tengah (sebagai simbol basis PDIP) jangan diotak-atik ya (seperti saat Pilpres),” sahut Megawati. “Siap Mbak,” balas Prabowo tanpa berpikir panjang.
Apa mungkin skenario itu terjadi? Hmmm.. entahlah. Napi namanya politik, tidak ada yang tidak mungkin bukan? Gus Hendra
