Data Sipol “Hantui” Rekrutmen KPPS, Soal Debat Dilarang Dititip di KPU

  • Whatsapp
RAPAT membahas logistik Pilkada 2020 di KPU Bali, Rabu (21/10/2020). Foto: gus hendra
RAPAT membahas logistik Pilkada 2020 di KPU Bali, Rabu (21/10/2020). Foto: gus hendra

DENPASAR – Aplikasi Sistem Informasi Parpol (Sipol) kembali menjadi “pengganggu” di Pilkada 2020 yang mulai masuk tahapan rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sama ketika rekrutmen PPS, KPU kabupaten/kota kini sedikit galau merekrut KPPS, karena orang yang direkrut harus lolos skrining Sipol. Masalahnya, belum tentu orang masuk Sipol itu benar-benar pengurus atau anggota parpol.

Masalah Sipol ini mencuat saat rapat koordinasi KPU kabupaten/kota dengan Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, di KPU Bali, Rabu (21/10/2020). Menurut salah satu ketua KPU kabupaten, ada orang yang direkrut sebagai KPPS masuk dalam Sipol. Setelah diklarifikasi di parpol, yang bersangkutan dinyatakan bukan anggota. Surat pernyataan bukan anggota parpol juga dibuat, tapi Bawaslu tetap menyatakan calon KPPS itu tidak boleh direkrut.

Bacaan Lainnya

Menanggapi persoalan itu, Lidartawan mengingatkan KPU harus punya dasar hukum memberhentikan penyelenggara sesuai dengan aturan KPU. Jika calon KPPS masuk Sipol, tugas KPU untuk mengklarifikasi. Ketika klarifikasi menunjukkan calon itu bukan anggota parpol, maka dia tetap dilantik. Bila kemudian Bawaslu merekomendasikan untuk memberhentikan, itu persoalan lain.   

“Dasarnya memberhentikan harus jelas, misalnya rekomendasi Bawaslu. Jadi, bolanya bukan di KPU lagi, nanti kita dipersoalkan,” serunya.

Baca juga :  Ada Bangunan Diduga Langgar Sempadan di Pantai Bingin

Menggugurkan penyelenggara yang sudah dilantik, sambungnya, hanya dapat dilakukan ketika ada klarifikasi dari parpol yang menyatakan penyelenggara itu anggota parpol. Lidartawan juga berkata hanya di Bali yang menerapkan aturan Sipol secara ketat, di daerah LAIN tidak ada. “Rekan-rekan ini jangan kerja tidak profesional. DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) galak-galak,” pesannya.

Selain KPPS, tenaga keamanan dari linmas di TPS yang namanya masuk di Sipol, juga jadi topik bahasan. Khusus soal ini, Lidartawan menegaskan linmas tidak ada ada urusan dengan Sipol. Siapa saja boleh menjadi tenaga keamanan di TPS, sepanjang pemerintah yang memberi. “Jangan buat aturan sendiri, nambah-nambah masalah saja,” cetusnya.

Karena tahapan debat kandidat masih berlangsung, Lidartawan mengingatkan KPU/kabupaten/kota untuk memperkuat tingkat kepercayaan publik terhadap proses debat tersebut. Salah satu jalannya yakni memastikan KPU, baik komisioner maupun staf, tidak bersentuhan dengan soal yang dibuat panelis. Dia menekankan hal ini, karena saat debat kandidat Pilkada Denpasar ada warganet yang komentar jawaban paslon 1 sangat bagus, dan menuduh itu terjadi karena dapat bocoran soal.

“Tidak ada jemput soal, silakan tim panelis bawa dan diserahkan ke kita saat debat akan dimulai. Soal terkait visi-misi itu bersifat rahasia, jangan sampai kita dituduh tidak independen,” lugas mantan Ketua KPU Bangli itu.

Sebagai penutup, Lidartawan berpesan agar KPU tidak ikut menggaungkan pesan PNS tidak boleh ikut kampanye. Siapapun, serunya, berhak ikut atau datang ke kampanye paslon untuk tahu visi-misi paslon itu. Yang dilarang itu adalah ikut berkampanye atau mengkampanyekan paslon tertentu. “Ini tolong ditegaskan di bawah supaya tidak rancu. PNS itu ikut kampanye boleh, ikut berkampanye yang tidak boleh,” cetusnya memungkasi. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.