BULELENG – Dampak wabah Covid-19 terhadap perekonomian sangat dirasakan oleh masyarakat. Terlebih lagi ratusan karyawan perusahaan di Buleleng dirumahkan untuk sementara waktu sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
Kondisi ini berimbas pada kehidupan masyarakat yang kesulitan untuk bisa membeli bahan kebutuhan pokok karena tidak memiliki uang.Sejumlah warga masyarakat saat ini sudah mulai menjerit menyikapi kondisi yang ada. Mereka berharap, pemerintah segera bersikap menyikapi kondisi yang ada.
Seperti diungkapkan salah seorang warga Kota Singaraja yang dirumahkan dari tempatnya bekerja di sebuah warung angkringan. Ia dirumahkan sementara waktu sejak beberapa hari terakhir ini pasca wabah Covid-19 menyebar. Ia pun belum mengetahui sampai kapan akan berdiam diri dirumah tanpa ada pekerjaan sebagai pemasukan keuangan untuk keluarganya.
Sejak dirumahkan, ia hanya menerima setengah gaji dari biasanya. Itupun terhitung masa kerja sejak pertengahan bulan lalu sampai awal bulan ini. “Gaji itu hanya cukup beberapa hari. Setelah itu pasti pusing, gimana mau beli beras atau lauk-pauk, uang sudah tidak ada. Kami ini termasuk orang terdampak. Ya harapannya, ada bantuan pemerintah melihat kondisi yang ada, minimal sembako,” ujar warga yang enggan namanya dituliskan.
Jeritan sebagian warga Buleleng akan kesulitan membeli kebutuhan pokok untuk sehari-hari dampak dari wabah Corona, tidak dipungkiri oleh anggota DPRD Buleleng dari Fraksi NasDem, Made Sudiartha yang akrab disapa Dek Tamu. Dek Tamu mengajak rekan-rekannya sesama anggota dewan untuk memotong gaji selama wabah Covid-19.
Menurut Dek Tamu, sudah saatnya wakil rakyat turun ikut membantu masyarakat, bukan saat ajang pemilu saja. “Kalau benar-benar berjiwa negarawan inilah waktu yang tepat bantu masyarakat. Saya menantang anggota dewan lainnya potong gaji Rp2 juta saja. Saya sudah siapkan gaji saya Rp2 juta untuk membantu masyarakat di saat Corona ini,” ucap Dek Tamu.
Sejauh ini bantuan sembako kepada warga kurang mampu atau terdampak Covid-19 di Buleleng, baru diberikan oleh para donatur. Itupun diberikan kepada warga pada desa tertentu sehingga belum menyentuh secara keseluruhan. Peran pemerintah diharapkan nantinya bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak.
Terlebih di sisi lain Pemkab Buleleng tengah merancang refocusing anggaran, berkaitan dengan penanganan Covid-19. Selain mempersiapkan relokasi anggaran, kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) juga terpaksa dihentikan menyusul adanya surat edaran dari Kementerian Keuangan RI.
Refocusing ini dilakukan atas instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Ini diprioritaskan untuk penanganan masalah kesehatan, antisipasi dampak ekonomi, dan pemenuhan Jaring Pengaman Sosial.
Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, mengatakan, setelah adanya intruksi Presiden RI untuk merelokasi anggaran dimiliki pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Desa, pihaknya langsung merapatkan instansi terkait untuk menentukan pola bentuk bantuan kepada masyarakat terdampak. Pihaknya akan melibatkan Dinas Sosial (Dinsos) Buleleng untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. “Kalau semua, nanti yang gak terdampak juga menerima, ini persoalan lagi ditengah keterbatasan. Kami akan libatkan Dinas Sosial, modelnya seperti apa dan siapa berhak menerima,” jelasnya.
Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna, mengaku masih berkoordinasi dengan Pemkab Buleleng terkait dengan refocusing anggaran yang harus mengutamakan penanganan Covid-19. rik
