POSMERDEKA.COM, KARANGASEM – Hingga saat ini Bupati Karangasem, I Gede Dana, masih memperjuangkan nasib 1.069 orang tenaga non-ASN yang terdiri dari sopir, petugas kebersihan dan petugas keamanan agar bisa mendapat hak sama dengan tenaga kontrak dan honorer.”Caranya, dengan diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Demikian dipaparkan Bupati Dana dalam satu kesempatan, Selasa (9/7/2024). Menurutnya, saat ini semua pihak, baik pemerintah daerah hingga DPR RI tengah memperjuangkan nasib tenaga non-ASN agar bisa diangkat sebagai PPPK. Peluang tenaga non-ASN untuk diusulkan sebagai PPPK masih terbuka lebar.
“Makanya saya terus berjuang ke pusat, agar mereka yang sebelumnya dikeluarkan dari pendataan pada 2022 lalu, bisa dicatatkan kembali dalam pangkalan data BKN. Jadi, mereka bisa mengikuti seleksi pengadaan ASN,” ucap Dana.
Menurut Ketua DPC PDIP Karangasem itu, saat ini makin kuat aspirasi dan desakan dari tenaga non-ASN agar data mereka bisa dicatatkan kembali dalam pangkalan data BKN. Tidak hanya di Kabupaten Karangasem, kabupaten lain di Indonesia juga mengusulkan hal yang sama.
Dana mendaku pada November 2022 lalu sudah mengusulkan ke Kemenpan-RB agar para sopir, petugas kebersihan dan petugas keamanan yang mengabdi selama lebih dari lima tahun, bahkan ada puluhan tahun, bisa diberi kesempatan ikut seleksi dan diangkat menjadi PPPK.Tahun 2024 ini usulan itu kembali disampaikan ke Kemenpan-RB.
Intinya, lanjut Dana, bagaimana data mereka bisa dicatatkan lagi ke pangkalan data BKN. Dia menjamin akan terus proaktif mengusulkan dan melobi pusat, dalam hal ini Kemenpan-RB, agar tenaga non-ASN bisa diusulkan ikut dalam seleksi dan diangkat sebagai PPPK. nad
