Bawaslu Sayangkan Politik Uang Diposting di Medsos, Sulitkan Penelusuran dan Temukan Barang Bukti

  • Whatsapp
I Wayan Wirka. Foto: ist
I Wayan Wirka. Foto: ist

DENPASAR – Adanya dugaan politik uang dilakukan paslon tertentu yang diunggah ke media sosial (medsos) oleh lawan politiknya, belakangan makin santer terjadi. Meski tidak bisa menyalahkan, Bawaslu Bali menilai gaya berpolitik seperti itu sebagai bentuk kesia-siaan dari perspektif menjaga integritas peserta Pilkada 2020.

“Kami sangat sayangkan dugaan terjadinya politik uang malah diposting ke medsos. Yang benar itu ya lapor ke Bawaslu di daerah masing-masing untuk ditindaklanjuti,” kata Kordiv Pelanggaran Bawaslu Bali, I Wayan Wirka, Minggu (6/12/2020).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, jika yang mengetahui terjadinya politik uang itu memiliki iktikad baik, jalur yang ditempuh adalah melapor ke Bawaslu. Bukan malah menggaungkan di medsos, yang motifnya diduga sebatas untuk kampanye negatif bagi lawan politik. Dengan diumbar ke medsos, hal itu hanya kian menyulitkan Bawaslu yang justru serius ingin menindak para pelanggar aturan main pilkada. Pertimbangannya, ketika suatu pelanggaran diposting di medsos, maka para pelakunya jadi ada kesempatan menghilangkan barang bukti.

“Sekali lagi kami sangat sayangkan sikap yang begitu. Itu menunjukkan kesadaran warga melaporkan dugaan pelanggaran mash rendah,” cetus mantan advokat itu bernada prihatin.

Baca juga :  Jaya Negara Mendem Pedagingan di Gedong Pura Pucuk Sari Banjar Kaliungu Kelod

Lebih jauh diungkapkan, harus ada saling mendukung antara masyarakat dengan Bawaslu sebagai wasit dan penindak pelanggaran pemilu. Apalagi politik uang sebagai tindak pidana, tersedianya barang bukti menjadi suatu kewajiban. Jika Bawaslu hendak menelusuri isi postingan itu tapi tidak dilengkapi barang bukti, tetap saja pelanggaran yang terjadi tidak dapat diusut secara yuridis. “Kalau tidak ada barang bukti uang atau barang yang diduga sebagai politik uang, bagaimana kami bisa menindak pelakunya?” sesalnya.

Disinggung apakah Bawaslu merasa dirugikan karena postingan itu berpotensi digiring ke opini bahwa “Bawaslu tidak mau menindaklanjuti”, Wirka terdiam sejenak. Bagi dia, terlalu dini untuk menyimpulkan demikian. Yang jelas, sambungnya, dia menyayangkan mengapa masyarakat memilih memainkan itu tinimbang segera melapor ke Bawaslu. Dia memaknai opini liar di medsos terkait lembaganya sebagai dinamika di masyarakat, sekaligus memaklumi karena tidak semua pihak paham hukum kepemiluan serta tata cara penindakannya.

Karena sudah masa tenang, dia berpesan kepada paslon, tim kampanye dan partisan agar menaati aturan main. Misalnya tidak lagi berkampanye, baik secara langsung maupun di medsos. Masyarakat juga diajak aktif melapor jika menemukan kejahatan pemilu. Bila ada yang memberi uang untuk memilih paslon tertentu, sebaiknya ditolak.

“Jangan sampai warga menerima, tapi kemudian memposting ke medsos untuk tujuan tertentu. Ingat, yang menerima juga kena pidana pemilu, tidak hanya yang memberi. Lebih jelek lagi, sudah menerima uang, posting di medsos, tapi begitu diminta klarifikasi tidak mau memberi keterangan,” cetusnya menandaskan.

Baca juga :  Komang Dyah Setuti Kembali Nahkodai Persani Badung

Dari laman situs Bawaslu Bali, ada empat larangan selama masa tenang. Pertama, melakukan kegiatan kampanye langsung maupun tidak langsung melalui media cetak, elektronik, daring. Kedua, pemberian uang dan barang (politik uang); ketiga, memasang alat peraga kampanye; dan keempat, intimidasi pemilih. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.