POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Bawaslu Bali memperkuat komitmennya dalam pengawasan Pemilu melalui Program Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) Daring Tahun 2025 Gelombang II. Kegiatan yang diikuti 96 peserta dari Kabupaten Gianyar, Tabanan, dan Jembrana pada Selasa (4/11/2025), menjadi ruang strategis membangun sinergi antara Bawaslu dan masyarakat. Muaranya untuk mewujudkan pengawasan yang berintegritas, inklusif, dan adaptif terhadap era digital.
Kordiv Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Bawaslu Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma, menjelaskan, P2P adalah investasi jangka panjang bagi penguatan demokrasi. Kegiatan ini bukan sekadar pelatihan, tapi proses pembentukan karakter kader pengawas agar memahami nilai integritas dan tanggung jawab dalam menjaga Pemilu yang berkeadilan. “P2P adalah upaya sistematis membangun jejaring masyarakat yang peduli dan berani mengawasi setiap tahapan Pemilu,” ujarnya.
Ketua Bawaslu Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, menambahkan, partisipasi masyarakat adalah pilar penting dalam menjaga kemurnian suara rakyat. Dia mendorong masyarakat untuk berani menjadi pengawas aktif sejak proses awal penyelenggaraan hingga pencoblosan, serta berani melaporkan jika menemukan pelanggaran. Bawaslu Bali terus memperluas ruang partisipasi publik melalui pendidikan, dan penguatan jejaring komunitas pengawas di daerah.
Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bali, Gede Sutrawan, menegaskan, pengawasan demokrasi adalah tanggung jawab bersama. Dia menjamin kerahasiaan pelapor dan memastikan setiap laporan ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum, seraya menekankan langkah pencegahan ketimbang penindakan untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat.
Pada kesempatan yang sama, Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, I Wayan Wirka, mengingatkan pentingnya ketepatan dan kejelasan dalam proses pelaporan. Menurutnya, tidak semua peristiwa politik dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, dan meminta pelaporan harus memenuhi syarat formil dan materiil serta berbasis data dan bukti yang valid. Masyarakat diimbau memanfaatkan aplikasi SIGAP Lapor sebagai sarana pelaporan digital. “Prinsip kami adalah keadilan hukum yang pasti dan perlindungan bagi setiap pelapor,” tambahnya.
Narasumber Nasional, Arif Nur Alam, dari Indonesia Budget Center, menyoroti bahwa kekuatan pengawasan Pemilu sesungguhnya terletak pada komunitas yang sadar, kritis, dan mandiri. Dia mendorong kader P2P untuk aktif mengidentifikasi isu-isu strategis seperti politik uang dan netralitas ASN, serta menjadi penggerak di lingkungan masing-masing. “Penguatan jejaring sosial dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci, agar masyarakat mampu menjaga demokrasi secara berkelanjutan,” pesannya.
Menutup kegiatan, Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, mengingatkan pentingnya pengawasan berbasis digital. Dia menyoroti tantangan hoaks dan ujaran kebencian di era digital. “Kader P2P kami dorong untuk menjadi penggerak literasi digital di komunitasnya,” ujarnya. Bawaslu Bali bahkan telah menjalin kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), untuk menindaklanjuti konten yang berpotensi mengganggu kondusivitas Pemilu, demi memastikan ruang digital tetap aman bagi demokrasi.
Melalui P2P Daring Gelombang II ini, Bawaslu Bali berharap lahir kader-kader pengawas partisipatif yang aktif, berintegritas, dan melek digital. Selain itu siap menjadi garda depan dalam menjaga kemurnian suara rakyat, dan memastikan penyelenggaraan Pemilu berjalan jujur, adil, serta bermartabat. hen
