Bagian Kredit LPD Desa Ped Dituntut 4,5 Tahun Penjara

SUASANA sidang kasus tindak pidana korupsi di LPD Desa Ped, Nusa Penida yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Denpasar. Foto: ist

KLUNGKUNG – Terdakwa I Gede Sartana selaku pejabat bagian kredit di LPD Desa Adat Ped, Nusa Penida, Klungkung dituntut Jaksa Penuntut Umum, I Made Dhama dan Leonardo K. Da Silva, dengan pidana penjara selama 4,5 tahun dikurangi masa tahanan. Terdakwa juga dituntut didenda Rp250 juta yang jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.

“Tuntutan itu disampaikan di Pengadilan Tipikor Denpasar pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan agenda persidangan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum,” jelas Kasi Intelijen Kejari Klungkung, W. Erfandy Kurnia Rachman, melalui siaran persnya, belum lama ini.

Bacaan Lainnya

Terdakwa Sartana dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair.

Terdakwa juga dituntut dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.345.315.060 secara tanggung jawab bersama I Made Sugama (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), setelah besar kerugian negara sebesar Rp4.421.632.060 dikurangi penitipan uang yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti senilai Rp76.317.000.

Baca juga :  Tim Pelatih Angkat Besi Indonesia Siap Adu Strategi di Olimpiade Tokyo

Jika terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, kata dia, harta bendanya dapat disita dan dilelang. Dan, sambungnya, jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama satu tahun.

Menurut Rachman, disebutkan juga hal yang memberatkan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, di antaranya perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sementara hal meringankan dari para terdakwa yakni mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Terdakwa belum pernah dipidana, sudah menitipkan uang sebagai pengganti kerugian negara senilai Rp76.317.000 bersama I Made Sugama.

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, paparnya, terdakwa mengerti serta minta Majelis Hakim untuk memberi keringanan hukuman kepada terdakwa. Melalui penasehat hukumnya, terdakwa akan mengajukan pembelaan (pledoi) atas tuntutan Jaksa pada persidangan hari Selasa (29/3/2022). baw

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.