DENPASAR – Selain prinsip merangkul seteru, spirit merekrut kader perempuan untuk menjabat di struktur partai juga diperlihatkan Ketua DPD Partai Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry. Dari 85 orang komposisi pengurus DPD, 28 orang atau 33 persen di antaranya adalah kader perempuan. Ramainya wajah feminim di partai Beringin itu menuai pujian akademisi Dr. Kadek Dwita Apriani. “Sepertinya Golkar punya agenda keterkaitan dengan perempuan, dan ada keseriusan mengejawantahkan perempuan secara politik. Ini kita apresiasi,” ujarnya, Selasa (10/3/2020).
Menurut Dwita, tanpa dipaksa Golkar terlihat berusaha memasukkan agenda perempuan dalam partai. Minimal secara kuantitatif sudah terwujud. Hanya, publik juga layak bertanya apakah secara kualitatif Golkar serius memperhatikan kesetaraan gender tersebut. Indikatornya adalah di jabatan apa dalam struktur DPD perempuan itu ditempatkan.
“Jangan hanya di posisi pemberdayaan perempuan, atau bagian konsumsi misalnya, perempuan harus ditempatkan di posisi strategis juga. Kalau sudah begitu, berarti serius mewujudkan apa yang menjadi amanat perempuan,” urai doktor jebolan Universitas Indonesia tersebut.
Di tengah kuatnya budaya patriarki, Dwita sadar tidak mudah mewujudkan kesetaraan perempuan dan laki-laki. Tetapi ketika Golkar mampu mendorong perempuan lebih agresif di politik dengan menjadi pengurus DPD, perkembangan itu dirasa cukup baik. “Minimal kuantitatif sudah bagus, sekarang secara kualitatif bagaimana hasilnya?” cetusnya.
Menurut pandangan Ketua KPU Bali, apa yang dilakukan Sugawa itu membuka peluang perempuan untuk makin berkiprah. Dia berharap langkah serupa dijalankan partai selain Golkar. Namun, senada dengan Dwita, dia memandang 33 persen itu baru kuantitas, belum kualitas. “Kalau mau jujur itu baru kuantitas, sekarang setelah duduk di sana apa program yang dapat dilakukan kader perempuan untuk pengarusutamaan gender misalnya,” cetus Lidartawan.
Kata dia, jangan hanya pengurusnya ada, tapi tidak ada aktivitas yang mendorong perempuan jadi lebih berkualitas. Kuantitas bagus politik tetap harus didorong dengan kualitas bagus juga. Misalnya dengan mengikutkan bimtek atau pendidikan kader secara berjenjang, agar kelak bisa diadu ketangguhannya berpolitik dalam pilkada. Jika itu sudah dilakukan, sambungnya, baru akan lahir pendewasaan dan pengalaman bagus untuk mencetak calon pemimpin.
“Tapi jangan sampai diakomodir di pengurus provinsi, malah di kabupaten tidak kebagian kader perempuan di struktur. Minimal kalau di kabupaten itu berani jadi calon bupati lah,” serunya.
Lidartawan menambahkan, dia berharap parpol tidak lagi “memperhatikan” keterwakilan 30 persen perempuan, tapi wajib memenuhi ketentuan itu. Yang tak kalah penting adalah tetap memperhatikan kualitas perempuan yang dipilih. Minimal harus diciptakan situasi sejauh mana perempuan mampu menguasai medan politik. “Saat memimpin di wilayah, parpol juga harus komit menjaga ekualitas antara kader laki-laki dan perempuan dalam memimpin,” tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, saat mengumumkan “kabinet” rekonsiliasi hasil Musda, Sugawa Korry menyebut 28 dari 85 orang (33 persen) pengurus DPD Partai Golkar Bali diisi perempuan. Dua di antaranya yakni DAP Sriwigunawati menjabat Wakil Sekretaris Bidang Hubungan Lembaga Politik, dan IGA Putu Ardaba Kory mengampu Wakil Ketua Bid. Pemberdayaan Perempuan. hen
